1.KPK Usut Sembilan Temuan Kasus Bank Century
Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengusut sembilan temuan dalam kasus Bank Century, kata Juru Bicara KPK, Johan Budi di Jakarta, Kamis.
“Hasil telaah di KPK, sudah ada sembilan temuan yang akan diverifikasi lebih lanjut,” kata Johan ketika ditanya wartawan. Rencananya, KPK akan menemui Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk membahas sembilan temuan yang ada dalam hasil audit BPK itu.
Johan menjelaskan, KPK belum mengambil kesimpulan terhadap sembilan temuan itu. Bersama dengan BPK, KPK akan menganalisis apakah sembilan temuan itu masuk dalam kategori tindak pidana korupsi, tindak pidana pencucian uang, atau tindak pidana perbankan.
Untuk itu, KPK telah membentuk satu tim yang terdiri dari sepuluh orang untuk menindaklanjuti temuan itu. Johan menegaskan, KPK hanya akan mengusut jika ada tindak pidana korupsi dalam kasus Bank Century. KPK hanya akan bekerja jika ada unsur kerugian negara dan penyelenggara negara.
2.Century Case of The Bank
Century case of the Bank’s lips in the community today, and we know the case that struck one of the banks in Indonesia is causing the government through the Bi disbursed substantial funds to rescue banks, now renamed beralaih Bank Permata this century the bank case has been developed during this giving rise to a very important statement for the answer, because after the plenary session of the House say there is no disbursement of funds, but the current government tetep make a fresh injection of funds into the bank so that this century that caused members of Parliament questionnaire rights initiative
3.Kasus Bank Century Berisiko Sistemik
Kemungkinan dampak sistemik diutarakan Kepala Ekonom BNI Tony Prasentiantono. Baginya, kasus Bank Century ini akan berisiko sistemik sehingga menyebabkan efek domino ke bank-bank lainnya.
“Ini berisiko sistemik. Bisa saja terjadi efek domino ke bank-bank lain yang lebih besar,” katanya ketika dihubungi detikFinance, Jumat (21/11/2008).
Sementara dalam bahan penjelasan Bank Century seperti dikutip dari situs Bank Indonesia, dikatakan bahwa untuk menangani kasus yang dinilai akan berdampak sistemik ini, pemerintah memutuskan untuk menyuntikkan modal sementara sekaligus pergantian manajemen Bank Century.
4.Hanura Desak Penyelesaian Kasus Bank Century
Partai Hanura mendesak pemerintah segera menyelesaikan kasus skandal Bank Century secara hukum sampai tuntas. Sebab, dalam sidang paripurna DPR 2-3 maret lalu, disimpulkan bail-out bank tersebut bermasalah.Ketua Bidang Pemenangan Pemilu DPP Partai Hanura, Dr Yuddy Chrisnandi, di Palembang, Minggu menegaskan, partainya mendesak pemerintah untuk segera menuntaskan kasus hukum Bank Century.Belum dilanjutkan kasus Bank Century ke ranah hukum dalam beberapa hari ini, dinilai masih bisa ditoleransi karena memang Presiden masih disibukkan dengan kunjungan ke Australia dan Papua Nugini yang sudah terjadwal, kata mantan anggota Komisi I DPR ini pula.Menurut Yuddy, mulai pekan ini pemerintah harus langsung menindaklanjuti rekomendasi paripurna DPR RI terkait Bank Century. Pemerintah mesti melaksanakan langkah-langkah hukum yang pasti terhadap kasus Bank Century, termasuk memeriksa semua individu yang terkait dengan masalah itu, ujar dia lagi.
5.KASUS REKSADANA ‘BODONG’ DI BANK CENTURY
Di pekan ini, cerita bank Century memasuki bab baru yang lebih menakutkan dari cerita horor. Ternyata selama ini, Bank Century dalam operasinya juga melakukan penjualan reksadana padahal bank ini tidak mempunyai perizinan untuk menjual Reksadana. Ketika saya cek ke situs Bapepam, Bank Century tidak terdaftar sebagai APERD (Agen Penjual Efek Reksa Dana).Kisah seram ini lalu ternyata berkembang menjadi lebih menyeramkan lagi. Salah satu reksadana yang dijual oleh Bank Century merupakan reksadana ‘bodong’, alias reksadana yang dibuat tanpa seizin Bapepam. Reksadana yang bermasalah ini dijual dengan nama Investasi Dana Tetap Terproteksi dan dikeluarkan oleh PT. Antaboga Delta Sekuritas. Hebatnya lagi, produk ini kabarnya sudah dijual sejak tahun 2001. Kini dikabarkan bahwa bahwa Rp 1 Triliun – Rp 1,5 Triliun milik nasabah bank Century terkena masalah seputar produk ini.
6.Kasus Bank Century dalam Tinjauan Perbankan Islam
Dapat dikatakan bahwa Bank Century merupakan tragedi kebangkrutan terbesar dalam ranah perbankan di Indonesia pada tahun 2009. Pemerintah terpaksa melakukan bail out 6.7 triliun rupiah untuk menyelamatkan likuiditas Bank Century. Menurut Sri Mulyani, “Keputusan penyelamatan berasal dari permintaan Bank Indonesia karena dapat berdampak sistemik dengan menyeret 23 bank lain” (Media Indonesia, 16 September 2009).Kasus bermula dari dugaan penyelewengan dana nasabah oleh Antaboga Sekuritas sebagai pemegang 7.52% saham bank century dalam permainan instrumen derivatif. Kasus penyelewengan dana tersebut berkembang ke arah miss-management yang dilakukan oleh pengelola DPK (dana pihak ketiga) Bank Century. Mencuatnya kasus Bank Century sering dikaitkan dengan dampak krisis global yang menerpa lembaga keuangan dunia dan berdampak sistemik pada perbankan Indonesia. Namun olah data badan penyidik keuangan (BPK) menemukan bahwa kasus Bank Century sudah terendus sebelum krisis global terjadi. Hal ini menimbulkan kecurigaan adanya pengalihan isu, sehingga para nasabah dan investor menjadi maklum dengan kasus likuiditas akibat efek krisis global yang berdampak pada Bank Century. Terjadi force majeur krisis dalam bentuk pembodohan opini publik.
7.Kasus Bank Century dan Risiko Keuangan Negara
Jakarta – Kasus Bank Century mencuat ketika Pemerintah melalui Lembaga Penjamin Simpanan (LPS menyuntikkan modal sebesar Rp 6,76 triliun untuk menyelamatkan bank tersebut. Jumlah ini menjadi begitu besar dan menarik perhatian masyarakat karena dana penyelamatan Bank Century semula diperkirakan hanya sebesar Rp 632 miliar. Kenaikan jumlah ini mengakibatkan berbagai tudingan kepada Bank Indonesia (BI) dan Departemen Keuangan sebagai penentu kebijakan penyelamatan Bank Century pada 20 November 2008 melalui Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Dari kasus ini isu utama yang dipermasalahkan adalah mengenai tepat atau tidaknya keputusan penyelamatan Bank Century oleh Pemerintah pada November 2008. Pemerintah melalui BI dan Departemen Keuangan berpendapat bahwa penyelamatan Bank Century melalui suntikan dana tersebut sudah tepat dengan alasan untuk menghindari risiko sistemik yang mungkin timbul dari ditutupnya bank tersebut sehingga dikhawatirkan terulangnya kembali krisis keuangan seperti tahun 1998 lalu.
8.KPK Kantongi 4.000 Dokumen Kasus Century

Jakarta (ANTARA News) – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) memiliki sekira 4.000 lembar dokumen yang terkait dengan kasus Bank Century.
“Ada sekitar empat ribu lembar dokumen yang harus kita pelajari dengan seksama,” kata Juru BicaraKPK, Johan Budi di Jakarta, Selasa.
Johan menjelaskan, berbagai dokumen itu didapat dari berbagai sumber dengan menggunakan berbagai cara yang sesuai dengan peraturan yang berlaku.
KPK memperoleh beberapa dokumen dari upaya investigasi dan pemeriksaan sejumlah pihak.
Sedangkan dokumen yang lain didapat dari hasil kerjasama dengan berbagai instansi, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK), dan DPR RI.
Menurut Johan, tim penyelidik KPK harus menganalisis data itu satu persatu dalam proses penyelidikan kasus Bank Century.
KPK juga melakukan gelar perkara dalam rangkaian penyelidikan itu. Gelar perkara itu dihadiri oleh tim penyelidik dan pimpinan KPK.
Dalam pekan ini, KPK telah dua kali melakukan gelar perkara, yaitu pada Senin (12/4) dan dilanjutkan pada Selasa (13/4).
Johan belum bisa menjelaskan secara rinci hasil gelar perkara tersebut.
Untuk menemukan titik terang dalam pengusutan kasus Bank Century, kata Johan, KPK memutuskan untuk memanggil mantan pejabat Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK).
“Kita putuskan juga untuk meminta keterangan kembali sejumlah pejabat KSSK,” kata Johan.
Namun demikian, Johan tidak bersedia menyebut nama mantan pejabat KSSK yang akan diperiksa.
Dia juga tidak menjelaskan pejabat itu akan diperiksa.
Pardede untuk diperiksa.

9.Pembentukan Tim Pengawas Kasus Century Dibahas Pekan Depan
JAKARTA, KOMPAS.com — Ketua DPR Marzuki Alie membantah adanya tindakan menghambat rencana pembentukan Tim Pengawas Kasus Bank Century. Seharusnya pembahasan tim pengawas dibawa dalam rapat paripurna hari Selasa (13/4/2010) ini, tetapi tidak diagendakan karena belum dibahas dalam rapat Badan Musyawarah pekan lalu.Marzuki beralasan, penundaan pembahasan di Bamus semata-mata karena ketidakhadiran semua pimpinan Dewan. “Pimpinan saat ini juga belum lengkap. Jadi harap dimaklumi. Tidak ada keinginan menunda karena pembentukan tim pengawas ini merupakan keputusan paripurna. Jangan khawatir, pasti akan ditindaklanjuti,” kata Marzuki dalam Sidang Paripurna DPR, pagi ini.Ia menegaskan, tidak ada niat menghambat atau menghalang-halangi. Sebelumnya, anggota Komisi III yang juga mantan anggota Pansus Hak Angket Kasus Bank Century, Bambang Soesatyo, melakukan interupsi. Ia mempertanyakan mengapa pimpinan Dewan tak jadi mengagendakan pembahasan pembentukan tim pengawas. “Saya khawatir Ketua (DPR) mengesampingkan dan mengabaikan keputusan Dewan sendiri,” kata Bambang.Secara terpisah, Wakil Ketua DPR Pramono Anung mengatakan, siapa pun tidak bisa melakukan upaya menghambat pembentukan tim yang akan mengawasi tindak lanjut rekomendasi kasus Bank Century. “Itu sudah menjadi keputusan Dewan. Tidak ada yang bisa melakukan penghambatan. Pasti akan diagendakan dalam rapat Bamus pekan ini dan akan dibahas di paripurna pekan depan,” ujarnya.
10.DPR Bahas Tim Pengawas Bank Century Lusa
Metrotvnews.com, Jakarta: DPR akan membahas pembentukan tim pengawas kasus Bank Century pada rapat Badan Musyawarah (Bamus), Kamis (15/4) depan. “Rekomendasi Pansus Bank Century, Kamis ini, akan dibahas di Bamus. Pimpinan sendiri belum lengkap, tidak ada keinginan untuk menunda,” kata Ketua DPR Marzuki Alie dalam Sidang Paripurna DPR, Selasa (13/4).
Pernyataan Marzuki ini terlontar dari pertanyaan sejumlah anggota DPR, seperti Ahmad Muzani. Politisi Partai Gerindra ini meminta kejelasan pembentukan tim pengawas kasus Bank Century. Ia juga berharap agar pimpinan DPR menjadwalkan pembentukan tim pengawas pada rapat paripurna selanjutnya. “Saya minta pimpinan menjadwalkan,” pinta Muzani.
Hampir senada dengan Muzani, anggota DPR asal Partai Golkar, Nurdiman Munir, meminta pimpinan DPR tidak menunda-nunda pembentukan tim pengawas. Ia tak ingin DPR dicap negatif oleh masyarakat. “Jangan ada cap negatif bahwa kita menunda-nunda,” kata Nudirman.
Selain Nudirman, anggota DPR dari Partai Golkar lainnya, Gandung Pardiman, mengh