1.Mengurai Lagi Kasus Bank Century

Pemberian bail out atau dana penyertaan oleh pemerintah kepada Bank Century yang membengkak hingga Rp 6,7 triliun dari semula hanya Rp 1,3 triliun terus menjadi bahan pembicaraan dan perdebatan seru. Bukan hanya di media massa, di kalangan para ahli, dan birokrasi pemerintahan, tapi juga di parlemen. Anggota Komisi Keuangan dan Perbankan (Komisi XI) DPR RI terus mempersoalkannya.
Natsir Mansyur mensinyalir tindakan Menteri Keuangan Sri Mulyani Indrawati yang juga Ketua Komite Stabilitas Sektor Keuangan (KSSK) memberikan dana penyertaan ke Bank Century merupakan tindak pidana yang meliputi dua aspek yaitu politik serta hukum. “Jelas-jelas sudah dinyatakan sebagai bank gagal, kok masih diberi tambahan Rp 4,9 triliun. Ini sudah tindakan pidana,” kata anggota Komisi XI DPR dari Partai Golkar itu.

2.Kronologis kasus Bank Century
Kasus Bank century menjadi buah bibir di kalangan masyarakat saat ini, dan kita ketahui kasus.yang melanda salah satu bank di indonesia ini yang menyebabkan pemerintah melalui Bi mengucurkan dana yang luamyan besar untuk menyelamatkan bank yang kini beralaih nama menjadi Bank Permata ini, kasus bank centuty telah berkembang selama ini sehingga menimbulkan pernyataan yang sangat penting untuk di jawab, karena setelah rapat paripurna DPR mengatakan tidak ada pengucuran dana, akan tetapi pemerintah saat ini tetep melakukan suntukan dana segar ke bank century sehingga hal ini yang menyebabkan anggota DPR melakukan inisiatif hak angket.Berikut ini merupakan kronologis kasus bank century yang mengakibatkan hak angket DPR harus dilaksanakan yang saya dapatkan dari berbagai sumber
Kasus Bank Century – Kasus Bank Century hingga kini masih menjadi pemberitaan hangat disejumlah media massa, baik media massa yang berorientasi elektronik dan cetak. Kasus Bank Century juga telah menyeret berbagai institusi hukum di Indonesia, seperti halnya KPK, POLRI,dan DPR.
3.nisiator Angket Century Temui JK
Liputan6.com, Jakarta: Tim 9 atau inisiator Hak Angket Kasus Bank Century bertemu Wakil Presiden Jusuf Kalla di kediaman JK, Jalan Brawijaya, Jakarta Selatan, Ahad (4/4). Tim 9 merasa kecewa dengan respon pemerintah menangani kasus Century.
Tim 9 yang mendatangi Kalla terdiri atas Lily Wahid (Partai Kebangkitan Bangsa), Bambang Soesatyo (Golongan Karya), Akbar Faisal (Hanura), Maruarar Sirait (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan), serta Misbakhun (Partai Keadilan Sejahtera).
Kedatangan inisiator Angket Century untuk meminta dukungan moral kepada Jusuf Kalla. Selain itu mereka menjajaki kemungkinan mengajukan hak menyatakan pendapat yang bisa menjadi pintu masuk untuk memberhentikan presiden atau wakil presiden.

4.Dalih PPATK yang Sulit Membuka Aliran Bailout Century
JAKARTA–MI: Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK) membantah memberlakukan standard ganda dalam melaksanakan tugasnya. Hal ini terkait tuduhan mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla.
Dalam pernyataannya, JK menilai PPATK telah melakukan standard ganda. Ini tecermin dari pengungkapan kasus mafia pajak yang mudah diselidiki dan diungkap secara detail alurnya. Sedangkan dalam kasus Bank Century, PPATK cenderung tidak maksimal. Hingga kini, aliran dana bailout Bank Century senilai Rp6,7 triliun tidak pernah terang benderang.
Menanggapi pernyataan tersebut, Ketua PPATK Yunus Husein membantahnya. Menurutnya, PPATK telah melaporkan kasus makelar kasus pajak ini sejak Maret 2009. Penelusuran aliran dana tersebut memakan waktu lebih dari setahun dan dengan proses yang panjang. Penelusuran bisa tuntas karena objek yang ditelusuri hanya melibatkan satu rekening yakni rekening milik Gayus Tambunan.
“Pak JK membandingkannya tidak apple to apple. Kasus Gayus itu kan hanya satu rekening. Sedangkan kasus Bank Century itu satu bank. Isinya lebih dari 65.000 rekening yang harus ditelusuri,” tegas Yunus.
Selain itu, Yunus mengatakan pihaknya telah melaporkan semua temuan yang mampu dilakukan PPATK pada kasus Bank.Century. Temuan itu telah dilaporkan kepada parlemen dan Badan Pemeriksa Keuangan.

5.Tim 9 Tak Sabar Tunggu Penyelesaian Century”
JAKARTA – Setelah beberapa bulan berjalan, penyelesaian skandal aliran dana Bank Century senilai Rp6,7 triliun belum juga mencapai keputusan hukum yang final.
Bahkan sejak beberapa pekan lalu, kasus ini tak lagi jadi fokus perhatian masyarakat karena munculnya kasus dugaan korupsi di Ditjen Pajak dan kepolisian.
Namun para inisiator Hak Angket Kasus Bank Century di DPR kini mulai bergerak kembali. Sembilan inisiator mendatangi lagi sejumlah tokoh untuk meminta dukungan penuntasan kasus tersebut.
“Mungkin mereka nggak sabar menunggu hasil dari pemeriksaan, verfikasi, dan langkah hukum. Mereka punya apriori untuk jemput bola,” ungkap Ketua DPP Partai Demokrat Max Sopacua saat berbincang dengan okezone, Senin (5/4/2010).
Melihat gerakan Tim 9 tersebut, Max menilai hal tersebut adalah hal yang wajar. Namun, Demokrat tidak akan gegabah menghadapi safari politik tersebut.
“Itu mungkin karena keidaksuksesan mereka dalam menuntaskan kasus Century,” imbuhnya.
Kemarin, Tim 9 mendatangi Wakil Presiden 2004-2009 Jusuf Kalla (JK). Anggota Tim 9 Bambang Soesatyo menyatakan bahwa JK memberikan apresiasi keberhasilan mengungkap dana di rekening Gayus Tambunan sebesar Rp25 miliar.
Hanya saja, tambah Bambang, prestasi itu harus diteruskan dengan mengungkap skandal bank Century yang telah memakan uang negara Rp6,7 triliun.
(lam)

6.Kasus Century Diupayakan Masuk Pembahasan Kongres PDIP
JAKARTA–MI: Ketua DPP PDI Perjuangan Maruarar Sirait menyatakan bahwa tindak lanjut kasus Bank Century akan diupayakan untuk masuk dalam pembahasan dalam Kongres PDI Perjuangan III yang akan digelar di Bali 5-9 April mendatang.
Hal itu diungkapkan Maruarar di sela-sela kunjungan tim 9 DPR ke kediaman mantan Wakil Presiden Jusuf Kalla Kebayoran Baru, Jakarta, Minggu (4/4). Menurutnya, kasus Bank Century harus dituntaskan.
Sebagai penyeimbang pemerintah, PDI Perjuangan perlu mengambil sikap secara kelembagaan. Dikatakannya, jangan sampai juga kasus Century menjadi bargainingterhadap kasus-kasus serta tukar menukar dengan iming-iming jabatan di kekuasaan.
Ia mengungkapkan bahwa ke depan PDI Perjuangan akan konsisten berada di luar pemerintahan. “Mayoritas kader PDI Perjuangan menginginkan konsisten berada di luar pemerintah. Ibu mega dibutuhkan melakukancheck and balances,” tukasnya.
Maruarar juga menegaskan bahwa untuk periode 2010-2015, Megawati Soekarnoputri dipastikan akan kembali menjabat sebagai ketua umum DPP PDI Perjuangan. “Dari hasil kunjungan kerja ke seluruh daerah, semua sudah konfirmasi mendukung Bu Mega. Kita tahu ke depan siapa Ketua DPD dan DPC PDI Perjuangan yang mempunyai hak suara. Itu sudah final dan suara grassroot yang teraspirasi oleh para pengurus daerah,” tegasnya. (ST/OL-04)

7.Rencana Angket Pajak DPR Alihkan Kasus Century?

Sejumlah fraksi besar di DPR memberi sinyal menggolkan rencana pengusungan hak angket DPR terkait kasus pajak yang dipicu oleh kasus Gayus Tambunan. Sejumlah fraksi itu di antaranya FPDIP, FPG, FPKS, termasuk FPD.Wakil Sekjen DPP PKS Fahri Hamzah menegaskan, pihaknya terbuka untuk pembentukan panitia hak angket DPR terkait kasus pajak. Pembentukan panitia hak angket untuk melakukan audit investigasi secara menyeluruh.”Adanya investigasi yang menyeluruh, penting sekali, agar diketahui dimana letaknya yang bermasalah,” ujarnya ketika ditemui di Taman Ismail Marzuki (TIM), Jakarta, Sabtu (3/4).Meski demikian, Fahri mengaku sesuai UU Pajak, lembaga lain sulit melakukan penyelidikan, seperti tidak ada pintu bagi Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk memeriksa pajak. Hanya saja, Fahri menegaskan, DPR dapat mengatasi sejumlah persoalan tersebut.
“Kita kasih kewenangan atau kita bikin tim independen, agar kasus pajak bikin suasana semakin clear,” tegasnya.
Fahri mengatakan, kasus pajak yang menggunakan pola kerja mafia, harus ada koneksitas pola kerja dalam penanganannya. “Mafia tidak hanya terjadi satu lembaga, tapi multilembaga. Ini modus lama, tidak hanya di Direktorat Pajak atau Bea Cukai,” paparnya seraya menyebutkan mafia pajak melibatkan institusi kepolisian, pengadilan, dan jaksa.
8.KPK Dipandang Kurang Progresif Tangani Century

JAKARTA–MI: Wakil Ketua Komisi III DPR dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera Fahri Hamzah mengatakan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) kurang progresif menangani kasus Bank Century.
Menurut dia, di Jakarta, Sabtu (3/4), seluruh bukti tentang aliran dana Bank Century telah jelas sehingga seharusnya masalah ini dapat diproses lebih cepat. Namun, ia menilai KPK justru kurang cepat untuk menuntaskan kasus tersebut.
“Langkah hukum untuk menyelesaikan kasus Century ini ternyata belum berjalan maksimal. KPK kurang progresif, kurang cepat padahal deliknya sudah jelas,” katanya yang ditemui setelah diskusi tentang penuntasan kasus Bank Century yang diselenggarakan oleh Konsolidasi Pemuda, Mahasiswa dan Gerakan Indonesia Bersih.
Bersamaan dengan penanganan kasus Century oleh KPK, DPR sendiri terfokus pada pembentukan Tim Pengawas yang merupakan tindak lanjut dari rekomendasi Panitia Khusus Hak Angket Century.
Fahri mengatakan PKS mendorong agar pembentukan Tim Pengawas ini dilakukan secepatnya. Wilayah kerja dari tim ini adalah penegakan hukum, pengecekan aliran dana, dan pemulihan aset. “Ini harus diawasi, kemana saja dana Bank Century itu mengalir, kemudian bagaimana proses pemulihan asetnya,” katanya.
Diskusi yang mengangkat tema penuntasan kasus Bank Century ini juga dihadiri oleh pengamat politik Yudhi Latief dan Boni Hargens. Senada dengan Fahri, Yudhi berpendapat seharusnya kasus Bank Century ini benar-benar dituntaskan, baik di level politik maupun hukum.
“Percuma uang bermiliar-miliar jika kasus ini tidak selesai. Putusan Pansus harus ada tindaklanjutnya,” katanya. Ia menuturkan, jika rekomendasi Pansus tidak ditindaklanjuti, kewibawaan Dewan akan turun dan kekuatan publik tidak lagi bernilai.
9.Proses hukum Bank Century akan dikawal

AKARTA (Bisnis.com): DPR akan membentuk Tim Pengawas yang terdiri dari lintas fraksi dan lembaga penegak hukum guna mengawal berjalannya proses hukum kasus Bank Century yang telah direkomendasikan lembaga legislatif itu.
Anggota Pansus Bank Century dari PDIP Maruarar Sirait mengatakan untuk persiapan pembentukan tim tersebut, sebanyak sembilan anggota DPR yang tergabung dalam Tim Sembilan akan kembali menemui Ketua Mahkamah Konstitusi Mahfud MD besok.
Menurut dia, pertemuan dengan ketua MK tersebut bertujuan untuk meminta masukan atas upaya DPR untuk mengawal proses hukum pada kasus tersebut. Selain itu, ujarnya, pertemuan tersebut juga menunjukkan keseriusan Tim Sembilan untuk memastikan proses hukum atas pelaku pelanggaran hukum dalam kasus tersebut tidak berhenti begitu saja.
Menurut dia, tim yang akan dibentuk minggu depan tersebut akan terdiri dari sekitar 30 anggota dari unsur KPK, Kejaksaan dan Kepolisian selain anggota DPR. “Kasus ini harus dituntaskan. Kami akan serius dan tidak akan ada barter kasus,” ujarnya kepada Bisnis ketika dimintai pendapatnya soal kelanjutan pengusutan kasus Bank Century, hari ini.

10. Halo, Apa Kabar (Kasus) Century?
KOMPAS.com — Kita semua pasti sepakat, segala ketidakberesan di negeri ini harus dituntaskan. Tuntas hingga titik, tanpa menyisakan koma. Berbagai persoalan yang datang silih berganti seakan menenggelamkan persoalan lain yang belum mencapai titik penyelesaiannya.
Ada persoalan penggerebekan teroris di Aceh, ada soal pentolan teroris Dulmatin yang ditembak mati, serta kini kasus mafia pajak dan mafia peradilan yang menyeret para abdi negara. Sementara itu, kasus Bank Century yang sempat booming akhir tahun 2009 hingga awal Maret 2010 kini tak lagi terdengar kabarnya.
Rekomendasi DPR sudah dikeluarkan. Namun, perhatian tak lagi tertuju ke sana. Di luar sana, ratusan bahkan ribuan nasabah yang belum mendapat penggantian menanti kepastian.
Anggota Komisi Hukum DPR, Trimedya Pandjaitan, menduga adanya upaya pengalihan perhatian terhadap kasus Bank Century dengan memunculkan kasus-kasus lain. “Sekarang Gayus. Bulan April, Mei, kasus apa lagi nanti. Inilah strategi yang biasa diterapkan Presiden berlatar militer. Kasus yang ada menjadi tameng pemerintah terhadap kasus Century. Coba dirunut, setelah rekomendasi DPR, kasus-kasus bergantian. Teroris Aceh, Dulmatin, Gayus, besok kita tidak tahu apa lagi,” kata politisi PDI Perjuangan ini.